POLITIKSUMBAR – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa tidak ditemukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
“Serangan fajar tidak ada, serangan yang bukan fajar pun tidak ada. Serangan isya juga tidak ditemukan, termasuk serangan menjelang penutupan TPS—hingga saat ini belum terdeteksi,” ujar Bagja kepada awak media di TPS 003, Nagari Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping, Pasaman, pada Sabtu (19/4).
Ia menjelaskan, Bawaslu telah melakukan patroli pengawasan secara intensif menjelang hari pemungutan suara. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran berupa pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih.
"Tidak ada laporan ataupun temuan yang menunjukkan adanya praktik politik uang," tegasnya.
Bagja menambahkan, laporan yang masuk sejauh ini hanya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Ia pun mengimbau masyarakat dan seluruh peserta pemilu untuk terus menjaga integritas dalam proses demokrasi serta melaporkan apabila menemukan dugaan kecurangan.
“Kami tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Silakan menghubungi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk informasi lebih lanjut di lapangan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Pasaman telah melaksanakan PSU Pilkada 2024 pada Sabtu, 19 April 2025. Proses ini berlangsung di 605 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 kecamatan, dengan jumlah pemilih sebanyak 218.980 orang.
