Padang, 26 Januari 2025 – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumatera Barat, H. Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menegaskan pentingnya pengembangan sektor perikanan budidaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Teknis bersama pembudidaya ikan Sumatera Barat, yang digelar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel UNP, Kota Padang.
“Sebagai anggota DPR RI, saya ditugaskan di Komisi IV, yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam konteks ini, perikanan budidaya menjadi salah satu sektor prioritas yang harus kita dorong bersama,” ujar Alex dalam sambutannya.
Alex juga menyoroti dua program utama Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan dan penyediaan makanan bergizi gratis.
“Program pertama dari Presiden Prabowo adalah swasembada pangan. Dalam hal ini, kita tidak hanya berbicara soal beras sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga ikan sebagai salah satu bagian penting dari pangan masyarakat,” jelasnya.
“Program kedua adalah penyediaan makanan bergizi gratis. Ketika kita berbicara tentang gizi, kita tidak berbicara tentang makanan biasa, tetapi makanan yang benar-benar bergizi. Berdasarkan pengalaman saya, salah satu makanan yang paling bergizi adalah ikan,” tambahnya.
Namun, Alex juga menyampaikan keprihatinan terhadap implementasi program ini.
“Sampai sekarang, khususnya di media sosial, saya belum melihat foto-foto dari program makanan bergizi gratis yang menyertakan menu ikan. Ini sangat memprihatinkan, mengingat ikan adalah sumber protein tinggi yang seharusnya menjadi bagian utama dari program tersebut,” ungkapnya.
Alex menekankan bahwa ikan harus menjadi prioritas dalam program makanan bergizi gratis untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, terpenuhi secara optimal.
Wilayah pesisir Pantai Barat Sumatera Barat yang dikenal dengan ombak ganas sering kali menjadi tantangan besar bagi nelayan untuk melaut. Dalam situasi ini, budidaya ikan dinilai sebagai solusi strategis yang tidak hanya mampu mengatasi kendala geografis, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
“Budidaya ikan adalah salah satu solusi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, ini juga merupakan langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyediakan sumber protein murah yang sangat dibutuhkan masyarakat,” jelas Alex.
Dalam acara ini, Pewakilan dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Elvi Junanda, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, dan para pembudidaya ikan.
“Kami berharap terjalin komunikasi yang harmonis antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, dan para pembudidaya ikan. Dengan demikian, sektor perikanan di Kota Padang khususnya, dan di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dapat berkembang lebih pesat di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Ma’in, menekankan bahwa salah satu program Presiden Prabowo adalah menjaga ketahanan anak bangsa dari berbagai tekanan nasional.
“Program ini menjadi tanggung jawab bersama, baik perangkat negara maupun pemangku kepentingan di sektor perikanan. Informasi dari panitia menyebutkan bahwa program ini tidak hanya melibatkan pembudidaya ikan, tetapi juga para nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sektor perikanan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan nasional.
“Perikanan, khususnya budidaya ikan, menjadi salah satu sumber protein murah dibandingkan protein dari hewan lain seperti sapi atau telur. Dengan mengembangkan budidaya ikan, diharapkan kita dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan, terutama di sektor perikanan,” tegas Ma’in.
Acara ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih kuat antara pembudidaya ikan, pemerintah, dan para pemangku kepentingan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung ketahanan pangan nasional.
