PADANG - 100 Hari Fadly-Maigus, IMM Kota Padang : Dinilai Populis, Tidak Realistis, Minim Substansi serta Strategi Jangka Panjan
Padang – Genap 100 hari masa kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir berjalan. Sejumlah program telah direalisasikan, mulai dari layanan kesehatan gratis, seragam sekolah, hingga pengendalian banjir dan wacana Kota Cerdas.
Namun di balik program tersebut, muncul pula kritik terkait substansi kebijakan dan arah jangka panjangnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Padang turut angkat suara terkait salah satu program yang paling menonjol.
Layanan kesehatan gratis berbasis BPJS dan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP sederajat menjadi sorotan. Program ini disebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga. Namun, keberlanjutan program ini menimbulkan tanda tanya besar.
“Ini langkah populis yang baik secara sosial-politik, tapi pertanyaannya: dari mana dana jangka panjangnya jika PAD Padang masih stagnan? Tanpa perencanaan fiskal yang matang, program semacam ini rentan kolaps,” ujar Egi Wiransyah selaku Ketua Umum IMM Kota Padang
Di sisi lain, spot utama pariwisata kota padang juga menyita perhatian masyarakat. Di beberapa titik masih rentan akan parkir liar, pemalakan, serta banyak nya para pengemis. Tentul hal ini akan mengganggu kenyamanan wisatawan yg ingin menikmati indahnya pesona alam kota padang.
Seharusnya pemerintah kota padang dapat menciptakan iklim pariwisata yang aman, nyaman, tertib dan halal.
Fadly Amran juga sempat mengkritik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang dianggap belum maksimal. Namun, kritik tersebut belum dibarengi dengan strategi konkret atau roadmap pemulihan ekonomi lokal yang jelas.
Hal ini membuat publik bertanya-tanya arah kebijakan fiskal kota ke depan.
“PAD itu soal sistem. Kalau hanya mengkritik tapi tidak ada intervensi kebijakan yang jelas, seperti insentif UMKM, digitalisasi pajak, atau reformasi retribusi, maka itu hanya retorika,” lanjut Egi Wiransyah.
Wacana menjadikan Padang sebagai Kota Cerdas (Smart City) juga mencuat, namun belum terlihat implementasi yang konkret.
Belum ada sistem digitalisasi layanan publik yang terintegrasi maupun infrastruktur teknologi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat.
Pelayanan publik pun menjadi sorotan baru-baru ini, terdapat warga Kota Padang yang sedang dalam kondisi darurat ditolak oleh RSUD Rasidin, pihak RSUD mengklaim bahwa pasien sedang tidak dalam kondisi darurat. Namun nyatanya pasien meninggal dunia dalam perjalan ke RS yg lain.
Hal ini tentu tidak sinkron dengan progul kesehatan gratis yang menjadi visi utama fadly-maigus. Kejadian ini menyiratkan catatan kecil yang mempertaruhkan nyawa manusia dibalik jalan nya roda pemerintahan yg di pimpipin walikota fadly amran dan walikota maigus nasir.
Sebagai rumah sakit milik pemerintah, hal2 seperti ini jangan pernah terjadi lagi, Tambah egi.
Menariknya, seratus hari pertama pemerintahan Fadly-Maigus lebih banyak dipromosikan melalui angka elektabilitas.
Survei Spektrum Politika mencatat lonjakan elektabilitas mereka hingga 57 persen.
Namun, Egi Wiransyah mengingatkan bahwa popularitas tidak selalu linier dengan kualitas tata kelola.
“Elektabilitas tinggi itu bonus, bukan tujuan. Kalau semua hanya soal branding politik, rakyat bisa kecewa kalau realisasi janji tak kunjung terbukti,” tegas sosok Ketua Umum IMM Kota itu
Meski demikian, kami sepakat bahwa 100 hari hanyalah awal dari proses panjang. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan pemerintah terhadap kritik, evaluasi berbasis data, dan kejelasan arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat luas.
IMM Kota Padang siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal jalan nya pemerintahan.
